Kemacetan dan Kelangkaan BBM-LPG Jadi Keluhan Warga, Pemprov Sulsel Diminta Segera Bertindak
Teropong Dunia 
Teropongdunia‘: MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berdampak pada kemacetan di berbagai daerah.
Selain persoalan antrean BBM, masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kilogram yang di sejumlah tempat disebut mengalami kekurangan pasokan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena antrean kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta aktivitas masyarakat. Sejumlah warga juga mempertanyakan adanya praktik pengisian BBM menggunakan jerigen yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Keluhan masyarakat semakin meningkat ketika BBM sulit diperoleh, sementara LPG 3 kilogram juga sulit ditemukan di sejumlah pangkalan maupun pengecer.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga memastikan pengawasan di lapangan berjalan secara efektif. Pemerintah bersama Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, agen, dan pangkalan LPG perlu memastikan distribusi energi berjalan lancar dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Persoalan ini juga mendapat perhatian DPRD Sulsel yang meminta dugaan kekurangan pasokan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram segera ditangani. Polda Sulsel turut melakukan penyelidikan untuk mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan maupun penimbunan BBM dan LPG bersubsidi.
Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menemukan penyebab persoalan tersebut sekaligus mengambil langkah konkret. Jangan sampai antrean BBM yang berlangsung terus-menerus justru menimbulkan kemacetan, menghambat distribusi barang, dan membebani masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel telah membentuk Satgas untuk menertibkan penyaluran BBM dan LPG. Satgas tersebut antara lain akan mengecek dugaan pengisian BBM berulang, modifikasi tangki kendaraan, serta penggunaan LPG 3 kilogram yang tidak sesuai peruntukan.
Masyarakat pun meminta agar pengawasan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, sehingga persoalan BBM dan LPG tidak terus berulang serta kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan harga dan distribusi yang sesuai ketentuan.
Tim Rilis_**
