Teropongdunia : MAKASSAR — 28 September 2026 — Ketegangan mewarnai pengelolaan kawasan Masjid Terapung Pantai Losari, tempat wisata ikonik Kota Makassar, setelah terjadinya perselisihan antara petugas parkir dengan sejumlah pedagang asongan yang diduga ikut campur mengatur tata letak kendaraan pengunjung.
Berdasarkan keterangan dari petugas parkir setempat, Herman dan Naja, peristiwa bermula ketika seorang pedagang mendatangi area parkir dan membuka penghalang parkir yang telah disiapkan petugas. Tindakan tersebut langsung ditegur oleh kedua petugas.
“Kenapa Anda mau mengatur petugas parkir? Kami ini yang mengarahkan kendaraan semaksimal mungkin agar bisa tertata rapi di samping Masjid Terapung,” ujar Naja dengan nada kecewa.
Petugas menjelaskan bahwa mereka juga menerima teguran dari pihak Dinas terkait apabila pengunjung maupun awak kapal Phinisi dilarang parkir.
Oleh karena itu, arahan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keteraturan: pengunjung diarahkan ke area parkir aman dekat kantor dan di sisi masjid, bukan dipaksa parkir di depan masjid lalu berjalan kaki jauh menuju kawasan Phinisi.
“Seringkali alasannya dikatakan tempat itu sepi, sehingga pengunjung justru dipaksa parkir di depan masjid dan harus berjalan kaki hingga ke Phinisi. Padahal kami mengarahkan ke tempat yang aman dan terjangkau,” tambah Herman.
Kedua petugas menyatakan kesiapan melaporkan jika ada pihak yang kembali mendatangi dan memprotes pengaturan parkir tersebut. Mereka menegaskan tugasnya memberikan pelayanan terbaik bagi tamu dari berbagai daerah yang berkunjung ke kawasan ikonik ini.
“Sudah berapa lama kami pedagang asongan justru sering menimbulkan masalah dengan petugas parkir. Kami memohon kepada Bapak Walikota Makassar serta anggota DPR agar segera menertibkan para pedagang asongan yang ikut mengatur lahan parkir ini,” tegas mereka.
Kasus ini menyoroti persoalan pengelolaan kawasan Pantai Losari yang selama ini kerap diwarnai perselisihan antara petugas parkir resmi, pedagang, serta oknum yang mengaku mengatur parkir tanpa kewenangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Makassar maupun DPRD Sulawesi Selatan terkait keluhan tersebut. Masyarakat berharap segera ada langkah penataan menyeluruh agar kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap terjaga.
